Di tengah perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan akan lahan, persoalan sengketa tanah dan praktik mafia tanah terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Fenomena mafia tanah bukanlah isu baru, namun hingga kini masih kerap terjadi dengan pola yang semakin beragam dan canggih. Mereka menyasar berbagai jenis tanah, mulai dari lahan kosong, tanah warisan, hingga tanah yang belum bersertipikat dengan tujuan mengambil alih kepemilikan secara ilegal.
Mafia tanah biasanya beroperasi melalui jaringan yang terorganisir. Modus yang digunakan pun bervariasi, seperti pemalsuan tanda tangan, manipulasi dokumen kepemilikan, rekayasa riwayat tanah, hingga penyalahgunaan akses terhadap informasi pertanahan. Tidak jarang, korban baru menyadari bahwa tanahnya telah diklaim atau dialihkan kepada pihak lain setelah muncul perselisihan atau saat mereka mencoba mengurus administrasi pertanahan.
Dampak dari tindakan ini sangat merugikan. Selain dapat menghilangkan aset yang bernilai tinggi, korban juga berpotensi terjerat proses hukum yang panjang dan melelahkan. Kondisi ini tentu mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, menimbulkan tekanan psikologis, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik antarwarga.
Untuk itu, Kantor Pertanahan Kota Pariaman mengimbau seluruh masyarakat agar lebih waspada dan mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap tanah miliknya. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:
1. Lakukan Verifikasi Status Kepemilikan Tanah
Pastikan data fisik dan yuridis tanah Anda selalu terbaru. Masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung melalui layanan resmi Badan Pertanahan Nasional seperti:
Cek Sertipikat online,
Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT),
Konsultasi langsung ke Kantor Pertanahan.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tanah tidak memiliki catatan sengketa atau perubahan data tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Perbarui Sertipikat Jika Diperlukan
Sertipikat yang masih menggunakan data lama, seperti nama pemilik yang belum diperbarui atau surat kuasa waris yang belum dicatat, rentan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbarui data sesuai kondisi terkini agar administrasi menjadi lebih kuat secara hukum.
3. Simpan Dokumen Tanah dengan Aman
Sertipikat dan dokumen pendukung lainnya harus disimpan di tempat yang aman dan tidak mudah diakses pihak lain. Pemilik juga disarankan menyimpan salinan digital sebagai cadangan.
4. Hindari Transaksi Tanpa Pendampingan
Dalam melakukan jual beli, hibah, atau waris tanah, pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Gunakan PPAT yang resmi dan pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap serta diverifikasi kebenarannya.
5. Kenali dan Laporkan Jika Ada Tindakan Mencurigakan
Apabila masyarakat menemukan indikasi pemalsuan data, penyerobotan lahan, atau manipulasi dokumen, segera laporkan melalui mekanisme pengaduan resmi Kantor Pertanahan atau aparat penegak hukum.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman menekankan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pertanahan dengan meningkatkan digitalisasi layanan serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Namun, peran masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan aset tanah.
Melalui langkah proaktif, pemilik tanah dapat meminimalkan risiko menjadi korban mafia tanah yang semakin licik dalam beraksi. Tanah adalah aset berharga yang harus dijaga, dilindungi, dan dipastikan tetap berada dalam penguasaan yang sah.
Untuk informasi lebih lanjut, konsultasi, atau pelaporan, masyarakat dapat menghubungi layanan resmi Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Tetap waspada, lindungi hak atas tanah Anda.